Geliat IKM Madrasah Basis Pesantren

Catatan IKM di KKM Jabon dan MTs-MA Al Machfudzoh Kawatan Kedungcangkring

Sholehuddin*
Seolah berkejaran dengan waktu jelang bulan Ramadan, madrasah harus segera merespon Implementasi Kurikulum Madrasah (IKM). Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kec. Jabon yang difasilitasi tempat MINU Kedungcangkring pada (22/3) dan MTs MA Al Machfudzoh Kawatan Kedungcangkring Jabon Sidoarjo (23/3) menggelar Workshop Implementasi Kurikukum Merdeka (IKM). Keduanya merupakan representasi madrasah berbasis pesantren dan lingkungan pesantren.

Pembukaan di MINU Kedungcangkring dihadiri Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo H. Arwani dan pengawas madrasah Mustofa Amin. Mustofa berharap dari kegiatan ini terjawabnya problem kurikukum. Sementara itu KH. Arwani memberikan motivasi bagaimana menjadi Madrasah yang hebat. Jika dulu madrasah pilihan kedua, sekarang madrasah banyak pilihan pertama. Semua itu karena pengelolaannya yang baik. Ketua MWC NU Candi ini menyampaikan tips agar madrasah mempunya nilai jual tinggi, di antaranya madrasah harus inovatif dan konpetitif, profesional, gurunya harus profesional, cepat merespon perubahan, terus terus berdoa.

Materi mulai Struktur Kurikulum, Analisis Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajatan (ATP), Modul Ajar, Pembelajaran Berdifrensiasi, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan Lilalamin (PPRA) hingga Asesmen Pembelajaran sudah mereka terima melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Kegiatan ditutup Kasi Pendma H. Fathoni. Dia memberikan motivasi agar tetap semangat dalam menerapkan kurikulum baru.

Pada H-1 Ramadan di Yayasan Al Machfudzoh tidak kalah semangat. Ustdz. Damanhuri selaku kepala madrasah menyampaikan, lembaga yang ia pimpin merupakan satu-satunya yang telah ter-SK sebagai madrasah penyelenggara IKM pada tahun pelajaran 2023-2024. Maka, secara mandiri kembaga harus menggelar workshop IKM.

Ikhtiar Pemerintah (Kemenag)

Jika melihat fenonena tersebut, semangat mereka dalam menerapkan kurikulum merdeka harus diapresiasi. Diakui, pemerintah memang terbatas dalam penganggaran. Tapi bukan berarti program IKM di madrasah harus ‘mandek’. Secara mandiri ataupun kelompok kerja bisa melakukan pendampingan. Namun yang harus diwaspadai, narasumber harus pajzm madrasah. Banyak dijumpai kegiatan sejenis workshop IKM di madrasah narasumber bukan berasal dari Kemenag, sementara ada spesifikasi materi khusus madrasah yang tidak ada di sekolah. Akibatnya CP PAI dipaksakan dari Sekolah. Selain itu, PPRA tidak disinggungung dalam kegiatan. Ini yang perlu segera diatasi.

Setelah dilakukan penyusunan produk sistem mulai SK Dirjen terkait Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab, Pedoman implementasi Kurmer turunannya, bersamaan itu pula dilakukan pemetaan kesiapan. Di tengah keterbatasan ini, Kemenag melalui Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sudah dan akan melakukan beberapa langkah. Pertama, melatih Calon faslilitator. Training of Trainer (ToT) bagi widyaiswara ini sudah dilakukan dua angkatan. Kedua, melakukan Refreshment bagi alumni ToT. Ketiga, melalui Balai Diklat Keagamaan akan dilakukan Pelatihan IKM berbasis komunitas. Mereka terdiri dari unsur madrasah, pengawas dan dosen.

Harapannya, madrasah sasaran secara proporsional antara lembaga negeri dan swasta mendapatkan porsi pelatihan ini. Karena itu perlu dilakukan pendataan bekerjasa sama dengan kelompok kerja madrasah dan LP Ma’arif atau Dikdasmen Muhammadiyah agar tepat sasaran. Dan, kegalauan madrasah terutama dalam IKM bisa diatasi.

*Dr. H. Sholehuddin, S.Ag, M.Pd.I adalah widyaiswara BDK Surabaya, alumni ToT Kurikulum Merdeka Kemenag dan Pengurus wilayah NU Jawa Timur.