SERTIFIKASI HALAL DAN PERAN PEMDA BERSAMA ORMAS ISLAM

Apa yang tidak bisa disinergikan?. Di era kolaboratif saat ini semua program pemerintah bisa dilakukan secara bersama sama. Salah satunya adalah Pelatihan Pendamping Proses Produksi Halal (PPH).

Program besar pemerintah melalui Kemenag yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini diawali dengan penyiapan pendampung.Tidak kurang dari 3000 kuota untuk PW ISNU Jawa Timur, dan Sidoarjo sendiri dapat kuota 110 yang disediakan oleh Lembaga Solusi Halal PW ISNU.

Maka, untuk suksesnya kegiatan pelatihan selama dua hari (23-24/3) mendatang, kami ‘nuwon sewu’ kepada Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ali. Alhamdulillah beliau menyambut baik dan siap membuka acara sekaligus memfasilitasi ruang dan ‘ubo rampe’.

Tentu ini menjadi berita baik, bahwa segala program vertikal bisa dilakukan secara horizontal bersama kelompok masyarakat.. Sertifikasi Halal adalah tugas BPJPH Kemenag RI yang notabene institusi verfikal.

Namun sejatinya bukan berarti insitusi di daerah bukan berarti tidak bisa ambil peran. Selagi bisa dilakukan dan tidak menyalahi aturan, mengapa tidak?. Sebab, di pemda sendiri ada program fasilitasi keagamaan. Inilah celah untuk mendukung program Kemenag sebagai lembaga vertikal, sebagaimana sertifikasi halal.